Tanggapan untuk Dina Sulaeman Soal Suriah

Dalam ulasan berjudul Catatan untuk Buya Syafii Maarif, Dina Sulaeman menyimpulkan bahwa akar dari krisis pengungsi yang melanda Eropa baru-baru ini adalah buah tangan kotor negara-negara Barat, Israel, dan Arab Saudi yang berkolaborasi satu sama lain.

Dia juga membela Iran dan Rusia karena dianggap bersih dari dosa.

Tetapi sayangnya, ibu Dina menarik kesimpulan tersebut dari data-data yang salah. Saya akan kutipkan beberapa pernyataan beliau disertai dengan tanggapan saya;

SOAL KRISIS PENGUNGSI

Ibu Dina menyatakan, “tidak melihat kasus pengungsi di Eropa sebagai klimaks dari konflik Suriah.” Dia mengutip data dari badan pengungsi PBB (UNHCR) untuk menunjukkan bahwa masifnya gelombang migrasi terjadi sejak penggulingan Gaddafi pada 2011 lalu. Dengan demikian menurut ibu Dina, akar semua persoalan yang kini terjadi adalah karena serangan NATO ke Libya–“negara termakmur di Afrika yang kini hancur, menjadi penghutang, dan dilanda konflik internal.”

Jalur Mediterania Tengah dari Libya menuju Italia bagian selatan memang ramai sejak tahun 2011, bukan hanya baru-baru ini saja. Ini adalah rute yang paling mematikan sekaligus paling menguntungkan bagi jaringan pelaku perdagangan manusia. Para imigran yang dulunya melalui jalur ini pada umumnya berasal dari negara-negara sub-Sahara Afrika yang miskin.

Tetapi di sisi lain juga harus di ingat bahwa jaringan perdagangan manusia ini sudah terbentuk sejak lama, jauh saat Muammar Gaddafi masih berkuasa. Sebagai contoh, pada 2010 lalu Gaddafi pernah mengancam Eropa akan berubah menjadi benua “hitam” jika mereka tidak memberi lima milyar euro per tahun agar Libya menghentikan arus imigran. Pada tahun itu, angka resmi imigran ilegal adalah 7.300 meski bocoran dari badan resmi perbatasan Eropa, Frontex, menyebutkan 900.000.

Lalu apakah dengan demikian serangan NATO ke Libya adalah penyebab utama krisis pengungsi sekarang? Tentu saja tidak. Hancurnya Libya adalah faktor yang memperparah fenomena menjamurnya jaringan perdagangan manusia karena secara de facto tidak ada lagi hukum yang berlaku di negara itu.

Jalur rute pengungsi dan imigran ke Eropa. Sumber: Frontex, Klik gambar untuk menuju sumber

Sebagai informasi tambahan, arus pengungsi besar yang terjadi saat ini tidak hanya berada di jalur Mediterania Tengah, melainkan juga di jalur Mediterania Timur–dari Turki menuju Yunani melalui Laut Aegea. Melalui rute inilah pengungsi Suriah menyeberang ke Eropa. Jadi bukan hanya dari Libya ke Italia. Harus diingat pula bahwa menurut data dari Frontex, sebagian besar dari 500.000 pencari suaka yang telah tiba di Eropa sepanjang tahun ini adalah pelarian perang Suriah. Oleh karena itu–berbeda dari kesimpulan ibu Dina–krisis pengungsi saat ini memang merupakan klimaks dari konflik Suriah dan hancurnya Libya bukan merupakan faktor utama (bahkan dalam beberapa hal merupakan persoalan yang terpisah).

Sebenarnya saya setuju dengan ibu Dina dalam hal “nestapa” sebagai penyebab migrasi. Tapi itu persoalan migrasi secara umum yang berbeda dengan krisis pengungsi di Suriah. Secara umum, akar persoalan imigran di dunia–bukan hanya di Suriah–menurut saya adalah ketimpangan ekonomi global. Inilah yang membuat lebih dari enam juta warga Indonesia, atau jauh lebih besar dari pengungsi di Eropa, mencari penghidupan di negara lain sebagai tenaga kerja asing. Tentu saja negara-negara Barat dan institusi finansial global punya andil dalam persoalan ini. Tapi tidak berhenti di situ karena ada faktor lokal seperti inkompetensi pemerintah, korupsi, dll juga berperan besar. Jari telunjuk tidak harus selalu mengarah ke Barat untuk mencari kambing hitam.

BASHAR AL ASSAD

Di sisi lain, ibu Dina menganggap bahwa Bashar al Assad adalah tokoh yang bersih, tidak pernah melakukan kekejaman, dan yang paling penting, “informasi tentang ‘kekejaman’ Assad berkali-kali terbukti merupakan informasi palsu.” Ibu Dina nampaknya mengabaikan laporan dari lembaga kredibel seperti Amnesti Internasional yang tahun 2013 lalu dengan tegas menunjuk pemerintahan Bashar sebagai pihak yang paling banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tidak hanya Amnesti Internasional, Dewan HAM PBB bahkan lebih jauh menyatakan Assad terlibat langsung dalam kejahatan perang. Saya tidak mengatakan hanya Assad tokoh yang melakukan pelanggaran HAM. Saya hanya ingin menunjukkan kesalahan pandangan ibu Dina terhadap tokoh tersebut.

Jika bobot dari laporan Amnesti Internasional serta Dewan HAM PBB ini dianggap bias dan mewakili kepentingan Barat, maka saya tidak bisa lagi berkata apa-apa. Demikian pula halnya jika ibu Dina lebih mempercayai “jurnalis independen” dari media yang belum jelas kredibilitasnya seperti globalresearch.ca, maka saya juga tidak bisa berkomentar lebih jauh.

Ibu Dina juga mempertanyakan legitimasi dari kelompok oposisi yang menurut dia merupakan teroris berkewarga-negaraan asing. Memang betul bahwa kebanyakan anggota kelompok garis keras seperti ISIS dan Jabhat al Nusra merupakan pendatang. Tapi oposisi tidak hanya ISIS melainkan juga Free Syrian Army yang asli pribumi. Selain itu, rezim Assad juga dibantu dengan anasir asing seperti Hizbullah.

Apa yang ingin saya katakan di sini adalah tidak ada pihak yang bersih di medan pertempuran. Demikian pula dengan Iran dan Rusia yang juga tidak lebih baik dibanding koalisi Amerika Serikat dengan Free Syrian Army. Ini akan saya jelaskan pada poin berikutnya.

STANDAR GANDA

Menurut ibu Dina, tindakan Rusia dan Iran dalam membantu Suriah adalah hal yang “realistis” karena Damaskus adalah “sumber energi” sekaligus “benteng terakhir Arab dalam menghadapi Israel.” Saya mencium bau standar ganda di sini.  Dia memuji intervensi Rusia dan Iran namun menuding penyebaran foto Aylan Kurdi sebagai cara Barat menggiring opini publik soal perlunya “serangan yang lebih massif ke Suriah” demi “kepentingan minyak”.

Sebagai catatan, Amerika Serikat dan koalisinya baru terlibat langsung dalam perang di Suriah pada 2014 lalu. Target mereka juga bukan untuk menggulingkan Bashar al Assad melainkan untuk menghancurkan ISIS yang saat itu hampir mendekati Baghdad di Irak. Inggris bahkan hanya membatasi operasi di Irak dan karena menilai serangan di Suriah hanya akan membantu rezim setempat.

Betul bahwa Amerika Serikat memberi pelatihan terhadap Free Syrian Army, tapi apa bedanya dengan Hizbullah yang membantu pasukan pemerintah sejak awal masa perang (bukan hanya setelah kemunculan ISIS)? Semua orang di dunia tahu kedekatan Hizbullah dengan Iran.

Jika Rusia boleh mengamankan “sumber energi” dan Iran didukung untuk “melindungi Arab dari Israel”, mengapa Amerika Serikat dikecam karena ingin menghancurkan ISIS yang berpotensi menjadi jaringan terorisme baru? Perlu saya tegaskan di sini bahwa saya bukan bagian dari “Washington fans club”. Saya juga mengecam serangan NATO di Libya ataupun invasi Amerika Serikat ke Irak. Tapi melihat persoalan juga harus jernih dan tidak bisa hitam putih.

MINYAK

Sekarang soal minyak. Ini sudah jadi isu yang taken for granted, seakan-akan semua politik luar negeri Barat ke Timur Tengah ditujukan untuk mengamankan pasokan energi. Di Libya misalnya, Ibu Dina menyebut Big Oil sebagai kelompok korporasi yang “berpesta-pora mengeksplorasi minyak di negeri yang amat kaya emas hitam” tanpa mengelaborasi lebih lanjut ataupun membuktikan tudingannya.

Faktanya, produksi minyak di Libya pasca-konflik turun drastis menjadi setengah juta barrel per hari pada 2014 lalu. Padahal pada saat Gaddafi berkuasa, lifting minyak rata-rata mencapai 1,65 juta barel per hari. Apakah ini yang ibu Dina sebut sebagai “pesta pora”? Demikian pula soal siapa yang mendapat konsesi wilayah kerja (eksploitasi maupun eksplorasi) di negara dengan cadangan minyak yang besar itu. Saya tidak berhasil menemukan data soal tersebut pada 2015 ini. Tapi dua tahun lalu, International Business Times menuliskan bahwa lelang eksplorasi dan produksi terakhir di Libya terjadi pada 2005 atau saat Gaddafi masih berkuasa. Dan siapakah yang mendapat konsesi eksplorasi tersebut? Salah duanya adalah British Proteleum dan Shell, anggota dari Big Oil yang disebutkan ibu Dina.

Lalu apakah dengan demikian Gaddafi merupakan komprador Big Oil yang “sebagian besar sahamnya dimiliki Yahudi” itu? Tentu saja tidakkan?

Perlu saya tambahkan di sini bahwa semua perusahaan asing–apalagi di sektor energi yang resikonya besar–hanya mau menanamkan modal di negara yang aman dan tidak ada konflik. Sejauh pengetahuan saya, hingga saat ini belum ada lelang pemberian konsesi baru bagi eksploitasi ataupun eksplorasi minyak di Libya semenjak 2005 itu. Kalaupun ada saya yakin hanya sedikit yang mau terlibat karena persoalan keamanan. Persis sebagaimana yang terjadi di Irak tahun 2009 lalu saat hanya ada satu perusahaan asal Amerika Serikat yang mengikuti lelang wilayah kerja.

Perang saudara di Libya pasca-jatuhnya Gaddafi tidak memungkinkan korporasi besar untuk beroperasi. Saat ini, satu-satunya perusahaan yang masih memompa minyak “onshore” di Libya adalah Eni yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah Italia. Dan Eni bukan merupakan bagian dari Big Oil.

Ada beberapa bukti lain yang menunjukkan bahwa kepentingan Barat di Timur Tengah bukan melulu soal minyak. Di Irak misalnya, korporasi yang paling diuntungkan pasca-invasi Amerika Serikat adalah perusahaan-perusahaan energi asal Tiongkok yang tentu saja tidak ada kaitannya dengan Israel. Jika data dari The New York Times itu belum menyakinkan, silahkan cek di laporan Time ini, atau dalam berita RT di sini.

Contoh lain adalah di Suriah yang menurut ibu Dina mempunyai cadangan gas besar. Faktanya menurut data dari CIA yang juga digunakan oleh pemerintah di Washington, Suriah adalah net importir gas. Lalu untuk apa menginvasi negara yang kebutuhan gasnya pun masih harus dipenuhi pihak asing? Produksi minyaknya juga tidaklah tidak besar, hanya 0,5 persen dari lifting global.

Selain itu, sebagai dampak dari perang harga dengan Arab Saudi, Amerika Serikat kini merupakan produsen minyak terbesar di dunia dengan biaya lifting yang paling murah. Lalu untuk apa menganggarkan dana perang yang sedemikian besar demi minyak yang bisa diperoleh dengan mudah dari dalam negeri?

SOLUSI YANG MUNGKIN

Sekali lagi saya perlu tegaskan di sini bahwa saya bukan pengagum Amerika Serikat dan tidak mengatakan bahwa negara itu bersih dari dosa di Suriah. Saya mengecam negara tersebut karena tidak bertanggung jawab terhadap Afghanistan dan Irak. Saya mengecam Barack Obama karena menggunakan pesawat nir-awak untuk membombardir warga sipil tidak bersalah di Yaman dan Pakistan. Yang paling penting, saya menuntut tanggung jawab Washington terkait keterlibatan CIA dalam pembantaian terhadap jutaan warga Indonesia pada 1965.

Tapi bukti harus melengkapi telunjuk jari. Menyalahkan Barat atas semua tragedi kemanusiaan di muka bumi merupakan tindakan yang sia-sia. Tidak ada gunanya pula membela Iran dan Rusia dalam perkara ini. Dalam beberapa hal tangan Iran sama kotornya dengan tangan Amerika Serikat ataupun Arab Saudi. Rusia adalah negara yang mendukung sikap keras delegasi Assad di Konferensi Jenewa II untuk membentuk pemerintahan transisional, sementara Iran juga diduga–sekali lagi diduga–menggunakan perang saudara di Suriah untuk mendapatkan kesepakatan nuklir.

Yang terakhir, saya agak mengkhawatirkan laporan yang mengarah pada pembentukan pasukan Rusia di Suriah baru-baru ini. Analisis dari Foreign Policy menyimpulkan bahwa tindakan Presiden Vladimir Putin itu ditujukan untuk mengalang dukungan dalam negeri melalui isu nasionalistik melawan Barat, persis seperti yang dia lakukan di Ukraina bagian timur dan Krimea. Apakah langkah tersebut lebih baik dibanding kebijakan Amerika Serikat?

Tindakan Rusia tentu saja akan menambah kompleksitas persoalan karena yang pertama diperlukan untuk Suriah adalah kesepakatan di antara negara-negara besar.

Dalam situasi yang sangat kompleks ini, “serangan massif ke Suriah” yang ditentang oleh ibu Dina adalah hal yang paling mungkin. Tentu saja dengan sejumlah syarat. Yang pertama, mulai dari musuh bersama yaitu ISIS dan kelompok garis keras lain. Di saat bersamaan, utusan dari semua kelompok harus berunding satu sama lain baik itu dari rezim Assad, FSA, Kurdi, dan milisi-milisi lokal lainnya. Mereka harus berani mengambil keputusan membentuk pemerintahan transisional yang dibatasi tugasnya, misalnya enam bulan pasca-perang.

Tugas pemerintahan transisional itu hanya satu, menggelar pemilu dengan segala perangkatnya. Dan harus diingat bahwa pemilu ini harus diawasi oleh pihak netral dari PBB. Bukan seperti pemilu sepihak yang digelar Assad pada masa perang tanpa pengawasan itu

Kewajiban PBB dan negara-negara besar tidak berhenti sampai di situ. Mereka harus menempatkan pasukan militer netral sampai Suriah benar-benar aman dan demokrasi di negara itu sudah matang. Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur yang rusak. Ini merupakan tanggung jawab negara-negara Barat yang selama ini membombardir Suriah dari udara.

Menurut saya, tidak masalah jikapun yang mendapatkan proyek infrastruktur tersebut adalah korporasi Barat, asal dengan syarat pembiayaan ringan atau bahkan disubsisi oleh Amerika Serikat, Eropa, dan semua negara koalisi. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab mereka jika Barat ingin aman dari terorisme. Dan tanggung jawab ini pula yang tidak saya saksikan di Irak dan Afghanistan.

Barat meninggalkan Irak dan Afghanistan dalam keadaan porak poranda sehingga dua negara itu menjadi negara gagal, persis seperti yang kita saksikan sekarang.